kehidupan demokrasi pada era reformasi mengalami kemajuan yaitu

Padawaktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara (Somantri, 2006). Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Masaorde baru mengalami masalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga pendidikan sehingga pada tahun 1998 dilakukan reformasi yaitu perbaikan sistem dari berbagai bidang. Pada masa orde baru pendidikan agama Islam tidak dapat berkembang, sehingga dengan adanya reformasi pendidikan diharapkan pendidikan Islam mampu berkembang di Terhadapsurat kabar yang "nakal" pemerintah memberikan ganjaran berupa pencabutan Surat Izin Terbit dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kejatuhan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam membawa aura baru ke dalam dunia pers. Pada pasca reformasi, SIUPP dihapuskan, sejak itu penerbitan pers membengkak drastis. 0402.2021. Dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Sementara indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah TEMPOCO, Jakarta - Pemilihan Umum atau Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejarah pemilihan umum di Indonesia terbagi dalam tiga era, yaitu masa parlementer, Orde Baru, dan Reformasi, seperti dikutip dari Komisi tabel angsuran gadai bpkb motor di pegadaian syariah. Indonesia telah melalui banyak perubahan dalam hal politik dan pemerintahan sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah kehidupan demokrasi di negara ini. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi dan mempromosikan partisipasi politik dari rakyatnya. Pendahuluan Sebelum reformasi, Indonesia dikenal sebagai negara otoriter yang didominasi oleh pemerintah militer. Namun, setelah gerakan reformasi berhasil menggulingkan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam hal politik dan pemerintahan. Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah kehidupan demokrasi di negara ini. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi dan mempromosikan partisipasi politik dari rakyatnya. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang perlu diatasi, namun kemajuan yang telah dicapai sangatlah penting dalam menjaga stabilitas politik dan kemakmuran negara. Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia Selama era reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Salah satu contoh yang paling jelas adalah proses pemilihan umum yang lebih transparan dan bebas dari kecurangan. Pemilihan umum di Indonesia kini diawasi oleh badan independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan jujur. Selain itu, Indonesia juga telah memperkuat hak-hak sipil dan politik dari rakyatnya. Ada banyak organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan sosial di negara ini. Selain itu, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga telah diperkuat, yang memungkinkan media dan warga negara untuk berbicara secara terbuka tentang isu-isu penting yang mempengaruhi negara. Penguatan Partisipasi Politik Salah satu hasil positif dari reformasi adalah meningkatnya partisipasi politik dari warga negara Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia kini diikuti oleh jutaan rakyat, dan ada banyak organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mempromosikan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi di negara ini. Selain itu, Indonesia juga telah memperkenalkan banyak mekanisme partisipasi publik yang baru. Misalnya, ada banyak forum diskusi publik dan konsultasi yang diadakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memungkinkan warga negara untuk berbicara tentang isu-isu penting dan memberikan masukan pada kebijakan publik. Tantangan yang Harus Dihadapi Walaupun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, namun tetap terdapat beberapa tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang paling serius adalah korupsi, yang masih menjadi masalah besar di negara ini. Selain itu, ada juga masalah dalam hal kebebasan beragama dan hak minoritas, yang membutuhkan lebih banyak upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan persatuan dan kesatuan di negara ini. Kesimpulan Kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif, memperkuat hak-hak sipil dan politik dari rakyatnya, dan mempromosikan partisipasi politik yang lebih besar dari warga negara. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, namun kemajuan yang telah dicapai sangatlah penting dalam menjaga stabilitas politik dan kemakmuran negara. Traveling Artikel ini membahas bagaimana awal mula munculnya demokrasi di Indonesia dan seperti apa penerapannya di setiap rezim pemerintahan — Siapa di antara kamu yang sering dimarahin guru di kelas saat menyampaikan pendapat? Misalnya kaya kamu bosen belajar di kelas terus, atau kamu nggak setuju dengan penjelasan yang disampaikan guru, atau karena kamu nggak setuju dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Hayo siapa? Atau jangan-jangan nggak ada satupun dari kamu yang berani menyampaikan pendapat? Wah gawat berarti Squad. Kenapa kok bisa gawat kalau nggak berani menyampaikan pendapat? Iya dong gawat, soalnya negara kita ini kan menganut sistem demokrasi. Kamu tahu nggak demokrasi itu apa? Nah demokrasi itu secara terminologi atau istilah adalah suatu sistem pemerintahan negara, di mana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Kalau secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi ini juga termasuk sebagai konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi itu wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tuh kan Squad, negara menjamin kebebasan berpendapat, jadi ngapain takut kalau kamu benar. Kan kita hidup di negara demokrasi. Terus kamu tahu nggak seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Dalam penerapannya, sistem demokrasi di Indonesia berjalan sangat dinamis atau berubah-ubah. Mulai dari setelah proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, sampai era reformasi. Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. DEMOKRASI PARLEMENTER LIBERAL Diberlakukannya UUD 1945 pada periode pertama yaitu tahun 1945-1949, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, akibatnya program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. DEMOKRASI TERPIMPIN Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Kalau dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU Demokrasi pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka. Jadi, hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi pancasila itu sendiri. Pelanggaran Demokrasi Era Orde Baru Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat Pembredelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah Kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme Pengekangan diskusi-diskusi kampus Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis Baja juga Kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia di Masa Demokrasi Liberal DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA REFORMASI Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak lho perubahan yang terjadi. Kebanyakan, perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Nah beberapa perubahannya itu seperti Pemilihan umum yang lebih demokratis Lembaga demokrasi lebih berfungsi Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri Nah, begitulah kiranya Squad konsep demokrasi yang berjalan di Negara kita ini. Kamu tahu Soetan Sjahrir? Itu lho Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia kita, nah ia menuangkan gagasan dan konsepsinya tentang demokrasi ke dalam sebuah buku berjudul Perjuangan Kita’. Sjahrir mengatakan kalau individualisme adalah elemen terpenting dalam negara dan sistem yang demokratis. Jadi, setiap dari kita harus nih menghargai hak-hak sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Seprti tidak boleh membully, menghina, mengucilkan, dan juga menyudutkan. Nah kamu juga bisa belajar tentang permasalahan-permasalhan demokrasi di Indonesia melalui ruangbelajar. Di sana kamu bisa menonton langsung video belajar dengan animasi yang menarik. Segera langganan yaa. Referensi Abdurakhman. 2018 Sejarah Indonesia Kelas XII. Jakarta Kemendikbud RI. Artikel terakhir diperbarui pada 22 November 2020. Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokratia yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI demokrasi didefinisikan sebagai bentuk/sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan itu, terminologi dalam bidang politik ini bisa juga diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 SM untuk menunjukkan sistem politik yang ada di negara Yunani, terutama seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Bagaimana perkembangan demokrasi dari masa ke masa?Mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia 2012 yang ditulis oleh Nadhirun, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus Demokrasi di Indonesia dari Masa ke MasaAda empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya1. Demokrasi Parlementer 1945 - 1959Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan Demokrasi Terpimpin 1959 - 1965Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI di politik masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, sepertiPembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis NasakomTap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidupPembubaran DPR hasil pemilu oleh presidenPengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presidenGBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 - 1998Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil PNS Kekuasaan kehakiman Yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN4. Demokrasi Reformasi 1998 - sekarangBerakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti Adanya Pemilu secara langsung Kebebasan Pers Desentralisasi Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin Rekrutmen politik yang inklusifNah, itu adalah sejarah demokrasi di Indonesia dan perkembangannya dari masa ke masa. Semoga menambah wawasan detikers! Simak Video "Anies Kini Orang Tak 'Commit' Demokrasi Lebih Berani Ungkap Pikirannya" [GambasVideo 20detik] pal/pal Home Politik Jum'at, 03 Desember 2021 - 0530 WIBloading... Sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya. Foto/ A A A JAKARTA - Demokrasi pada dasarnya adalah sebuah sistem politik yang memungkinkan setiap warga ikut andil dalam pengambilan keputusan negara. Sesuai akar bahasanya yang berasal dari Bahasa Yunani, singkatnya demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Berawal di Eropa, demokrasi meluas ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Baca Juga Dalam praktiknya di Indonesia, sistem demokrasi mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Berikut empat periode perkembangan demokrasi di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Demokrasi Liberal-Parlementer 1945-1959Kabinet Sjahrir II. Foto/istSistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditetapkan lewat Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer pada 3 November 14 November 1945 terbentuklah kabinet pertama yang dipimpin Soetan Sjahrir atau Kabinet Sjahrir sebagai perdana menteri. Kabinet ini hanya berusia tiga bulan karena dijatuhkan oposisi. Tetapi pada 12 Maret 1946 kembali membentuk kabinet Sjahrir setelah ditunjuk Presiden Soekarno untuk kedua Sjahrir II terbentuk pada 12 Maret 1946 dan berakhir pada 2 Oktober 1946 sekali lagi akibat tekanan oposisi. Setelah itu, Sjahrir ditunjuk untuk ketiga kalinya membentuk kabinet. Kabinet Sjahrir III berlangsung selama kurun waktu 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Setelah pemerintahan Sjahrir III, kabinet silih dibentuk silih berganti. Tercatat ada kabinet Amir Sjarifudin I dan II, Kabinet Darurat, serta Kabinet Hatta I dan II. Pada 1949, demokrasi parlementer diperkuat dengan landasan konsititusional Undang-undang Dasar Sementara 1950. Di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan lembaga eksekutif atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Tetapi, hal itu tidak membuat kabinet pemerintahan berjalan stabil. Jatuh bangun kabinet terus berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. demokrasi demokrasi indonesia indeks demokrasi indonesia Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 6 menit yang lalu 17 menit yang lalu 18 menit yang lalu 32 menit yang lalu 40 menit yang lalu 43 menit yang lalu Ilustrasi Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru dan Reformasi, Foto demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa, salah satunya mengenai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Terdapat perbandingan pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa orde baru dan ini mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila diimplementasikan melalui sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik, pemilihan umum, lembaga-lembaga negara yang independen, dan perlindungan terhadap hak-hak warga Pelaksanaan Demokrasi PancasilaIlustrasi Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru dan Reformasi, Foto dari buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 2 karya Drs. Tijan, 2019 59, demokrasi yang Indonesia terapkan merupakan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketahui perbandingan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa orde baru dan masa reformasi di ulasan berikut ini1. Orde BaruPemerintahan otoriter Masa Orde Baru ditandai oleh pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Pemerintah memiliki kendali yang kuat atas kehidupan politik dan sosial di kebebasan berpendapat Pada masa Orde Baru, terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap satu partai politik Partai Golkar merupakan partai politik dominan pada masa Orde Baru. Pemilihan umum diatur sedemikian rupa untuk memastikan dominasi partai kekuasaan Kekuasaan di pusat sangat kuat, dengan pemerintah sentral memiliki kendali besar terhadap daerah-daerah. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan ReformasiDemokrasi yang lebih terbuka Setelah reformasi, terjadi perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia. Terdapat kebebasan yang lebih besar dalam berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi. Masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan multi partai Reformasi membuka ruang untuk kemunculan partai politik baru dan mengakhiri dominasi satu partai. Kini terdapat beragam partai politik yang bersaing dalam pemilihan kekuasaan Reformasi menghasilkan perubahan dalam struktur pemerintahan yang lebih mendukung otonomi daerah. Kekuasaan dan pengambilan keputusan sekarang lebih didelegasikan ke tingkat lokal dan umum yang lebih terbuka Pemilihan umum sekarang diadakan secara lebih terbuka dan transparan. Terdapat keberagaman dalam calon dan partai politik yang dapat diikuti oleh rakyat dalam memilih pemimpin dan tersebut menunjukkan pergeseran dari sistem otoriter yang kuat pada masa Orde Baru menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis pada era Reformasi. Reformasi memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi publik dan kebebasan berekspresi.Umi

kehidupan demokrasi pada era reformasi mengalami kemajuan yaitu